TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengubah nama Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Rencana perubahan nama ini telah dibahas dalam rapat pembahasan ...

Tak sampai di situ, Bagja juga menyoroti transisi status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta. Dia berpendapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat pergantian status ...

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Presiden Prabowo Subianto menandatangani ...

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada rapat paripurna DPR hari ini.

DICABUT – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mencabut status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota. Status sebagai ibu kota negara diberlakukan bagi IKN. POS-KUPANG.COM – Presiden Prabowo Subianto ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang hari ini. Lantas kapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membeberkan urgensi untuk segera merampungkan ...

Lembaga survei telah merilis hasil lengkap quick count atau hitung cepat di Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah daerah telah ...

Tangkapan layar - Dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November ...

Rapat paripurna DPR turut mengesahkan revisi UU DKJ di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2024. (Beritasatu.com/Yustinus Patris Paat ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meneken Undang-Undang Nomor 151 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Beleid ini ...

Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi ...