Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi. Peradilan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Nugraha Gumilar membantah pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menilai peradilan militer justru ...

Oditurat Militer II-07 Jakarta akan menyerahkan perkara penembakan bos rental mobil ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Jumat (30/1/2025) besok.

Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Dr Soedeson Tandra menyatakan perlu disegerakan perubahan atas aturan peradilan militer. Hal itu merespon dinamika KPK dan TNI dalam ...

Puspom TNI menyatakan Henri bakal diadili di peradilan militer, namun kini muncul usulan publik agar Henri diadili di peradilan umum. Dalam jumpa pers yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap ...

Sepanjang proses penegakan hukum ditangani sejak awal oleh KPK, lembaga antirasuah tidak berkewajiban untuk menyerahkan perkara tipikor tersebut kepada oditurat dan peradilan militer. Anggota ...

Selama perjalanannya, PTUN, sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terus berupaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Perbedaan yurisdiksi, kewenangan wilayah hukum, dalam penanganannya, adalah persoalan utama. Pihak Puspom TNI masih berpatokan pada UU No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tentu, UU No 31 ...

jpnn.com, JAKARTA - Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi UU TNI, salah satunya terkait peradilan militer. Hal itu disampaikan Wahid dalam diskusi ...

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, mendorong pemerintah mengusulkan kembali Rancangan Undang-undang Peradilan Militer guna mengurangi pertikaian Polri dan TNI. Dengan UU itu ...

Namun, Mabes TNI menyatakan bahwa mereka diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peradilan militer. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa ...

Putusan pada 21 Desember 2024 yang menjatuhkan hukuman penjara mulai dari dua hingga 10 tahun, telah menuai kritik tajam dari ...