TEMPO.CO, Tangerang - Setelah sempat tertunda, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kantor Pertanahan menyerahkan puluhan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ...

Ida, bukan nama sebenarnya, menyatakan bahwa saat ini dirinya sedang melakukan pelengkapan berkas. Di antaranya, KTP, KSK, bukti kepemilikan SPPT PBB, dan surat pernyataan. Dia baru diinformasikan ...

Saat menyerahkan sertifikat, Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku. "Kalau saya lihat satu ...

Dalam surat tersebut, yang menjadi dasar keberatan ... Ada undangan (informasi) PTSL yang ditujukan kepada warga RT 1 tidak disampaikan oleh bapak RT 1 (Suami Yuli Lestari) sehingga warga terkejut ...

"Surat permohonan audiensi sudah kami ajukan kepada Pak Moeldoko untuk mendapatkan kejelasan tentang PTSL tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (22/8). Adapun isi surat yang diterima ...

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten telah memeriksa sebanyak 300 orang saksi dalam kasus pungutan liar (pungli) pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Terbukti, sebelumnya kuota program PTSL atau pembuatan sertifikat tanah yang disubsidi pemerintah bagi masyarakat Bengkulu ...

Dalam program PTSL, Desa Suko mendapat kuota sebanyak 1.300 pada 2021. Dari jumlah tersebut, pihak panitia PTSL meminta sejumlah uang kepada pemohon untuk pengurusan dokumen. Di antaranya, dokumen ...

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi menyatakan, permintaan investigasi melalui surat permohonan itu pun ... mengingat penerbitan sertifikat hasil program PTSL 2021 diperuntukkan bagi pemilik ...

Dia menyatakan bahwa permintaan investigasi melalui surat permohonan itu pun sudah direspons ... mengingat penerbitan sertifikat hasil program PTSL 2021 diperuntukkan bagi pemilik lahan daratan ...

Dalam laporan ini, ATR/BPN melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, serta penempatan keterangan palsu dalam akta otentik. “Saat ini penyidik sudah memeriksa, ...

Gerakan Masyarakat Hulubanteng Bersatu (GMHB) sampaikan surat terbuka di media sosial atas tidak transaparannya pemerintahan ...