Pengertian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN? Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah kegiatan menetapkan penggunaan BMN yang digunakan dan dikuasai oleh …

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024. a. Peraturan Menteri Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara …

2019年7月1日 · PSP BMN secara harfiah adalah pernyataan pembuktian kewenangan penggunaan dan kewajiban pengelolaan BMN yang merupakan pembuktian legalitas BMN itu …

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pemanfaatan BMN dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat penetapan status Penggunaan. Bentuk Pemanfaatan …

Penyerah Barang melakukan penyerahan BMN Aset Lain-lain kepada Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart. Penyerah Barang, Direktorat Jenderal, atau …

Agar tertib administrasi, maka sebelum BMN digunakan maka perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang, tergantung jenis Objek …

Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan tindakan pemerintah dalam rangka pengamanan atas penggunaan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi …

PSP BMN: Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Penetapan Status Penggunaan BMN atau yang lebih dikenal dengan singkatan PSP BMN merupakan kegiatan menetapkan …

Untuk BMN berupa : a. tanah dan/atau bangunan (T/B), b. STB yang memiliki dokumen kepemilikan (seperti KDO, kapal dll. ), serta c. BMN STB dengan nilai perolehan di atas Rp. …

Penggunaan (PSP) atas setiap BMN yang berada dalam penguasaannya, baik yang sedang digunakan maupun yang direncanakan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan …