2014年12月17日 · BANDA ACEH - Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan per 25 Juni 2021 realisasi pendapatan dan...

https://aceh-ppid.bpk.go.id Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.183.656.000,00. Selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan sebelas kali revisi anggaran, dengan alokasi an garan pada revisi terakhir sebesar Rp38.199.575.000,00. Realisasi capaian skor kinerja Perwakilan Provinsi Aceh atas 13 target IKU pada tahun 2023 mencapai 98,64 dengan rea

BPK Perwakilan mempunyai tugas dan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada masing-masing Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

2023年4月14日 · BANDA ACEH, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tahun anggaran 2022. Namun demikian, masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Aceh.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara BerkalaE-PPID BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Aceh. Alamat lokasi: JL. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, Ie Masen Kaye Adang, Syiah Kuala, Banda Aceh City, Aceh 24415, Indonesia. Telepon: (0651) 32627. Merupakan kantor BPK provinsi Aceh.

2023年5月9日 · JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga permasalahan utama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tahun anggaran 2022.

3 天之前 · Pada pertemuan tersebut, Tim BPK memaparkan beberapa hasil temuan mereka, setelah 35 hari memeriksa dokumen kegiatan-kegiatan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2024 kepada Plt Sekda Aceh.

Selama 35 hari, tim BPK memeriksa berbagai dokumen kegiatan Pemerintah Aceh untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menjadikan temuan BPK sebagai bahan evaluasi, diharapkan Pemerintah Aceh dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ke depannya.