2022年2月2日 · Menurut data dari Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham pada Januari 2022, penjara-penjara di Indonesia rata-rata disesaki penghuni 181% melebihi daya tampungnya.

Sejak tahun 1991, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang (The Working Group on Arbitrary Detention) yang dibentuk oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah melakukan penyelidikan khusus kasus-kasus perampasan kebebasan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal Hak ...

Sebagai upaya promosi kesehatan di dalam tahanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenalkan beberapa instrumen internasional yang secara spesifik membahas tentang standar perlindungan hak tahanan di dalam tahanan.

LBH Jakarta merupakan lembaga yang turut menangani kasus-kasus penggusuran paksa. Selain melakukan advokasi terhadap hak korban, LBH Jakarta ingin mendokumentasikan informasi-informasi seputar dilaksanakannya penggusuran, misalnya tujuan dilaksanakannya penggusuran tersebut, apakah

Hasil riset LBH Pers diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke United Nations (PBB) melalui The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) untuk kepentingan advokasi Internasional.

2025年1月23日 · TN, Sukabumi – Pasca penggusuran 18 rumah dan tempat usaha warga di Kampung Canghegar Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, pihak JY LAW FIRM melalui pengacaranya Ahmad Yasdi Alaydrus SH, akan memfasilitasi warga melalui lembaga bantuan hukum, untuk melaporkan oknum mafia tanah di Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/01/25).

141 Followers, 27 Following, 1 Posts - See Instagram photos and videos from LBH Persatuan Batak Bersatu (@lbh_pbb_dpd_dkijakarta)

3 天之前 · Menpora Dito Tegaskan Komitmen Indonesia Sebagai Pemimpin Global Diplomasi Olahraga di Markas PBB Ketua LBH MABES Apresiasi Polri Tanggap Terhadap Aduan Kehidupan Flexing Keluarga Kapolda Kalsel Berita

tersebut menjadi dasar bagi Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengategorikan penggusuran paksa sebagai “gross violation of human rights” (red. pelanggaran HAM berat) melalui Resolusi Komisi HAM PBB 1993/77 dan 2008/24. LBH Jakarta mencatat dalam periode 2015 hingga 2016, terdapat 306 kasus

Selamat 17 Tahun LBH Masyarakat! Perjuangan membela HAM bagi kelompok minoritas dan rentan harus terus digalakkan, di tengah negara yang kian diskriminatif kepada kelompok rentan. Akses bantuan hukum menjadi kebutuhan dasar dalam pemenuhan hak asasi bagi kelompok rentan yang terpinggirkan dan mendapatkan diskriminasi sistemik oleh negara.