2023年11月22日 · Berikut adalah skema penetapan, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan masing-masing jenis opsen pajak daerah: Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Pada Pasal 107, disebutkan bahwa pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota.

dalam UU HKPD yang meliputi menurunkan administration and compliance cost, memperluas basis pajak, antara lain melalui penerapan Opsen Pajak Daerah sebagai penggantian skema bagi hasil pajak dan harmonisasi dengan peraturan perundang-

•DAK seharusnya menjadi skema penunjang, namun menjadi sumber utama belanja modal •Sebagian besar DAK Fisik reguler untuk kegiatan rutin (pemenuhan SPM), yang idealnya dipenuhi melalui DAU. •Belum terintegrasi/kurang bersinergi dengan belanja lainnya, seperti DAK Non Fisik, Hibah Daerah, Dekon/TP, atau pendanaan lain dari pinjaman /Hibah LN.

2023年11月15日 · Dalam UU HKPD, terdapat tiga jenis pajak yang dilakukan opsen, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB).

2022年2月15日 · TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah.

Melalui UU HKPD, pemerintah mengenalkan skema opsen pajak atau pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu. Jenis pajak yang dikenakan skema opsen adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor dengan tarif 66%.

Opsen pajak daerah menjadi instrumen penting dalam UU HKPD untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penurunan tarif PKB dan BBNKB serta penambahan opsen diharapkan dapat mendukung desentralisasi fiskal. Skema pelaksanaan opsenn diatur secara rinci dalam peraturan turunan, memastikan optimalisasi penerimaan dan …

HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan be.

2024年11月4日 · UU HKPD memuat kebijakan terkait PDRD yang bertujuan untuk meningkatkan local taxing power, salah satu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung hal tersebut adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui Opsen Pajak Daerah atas 3 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

2024年11月6日 · “Guna mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 3 kebijakan kunci PDRD dalam UU HKPD yang meliputi menurunkan administration and compliance cost, memperluas basis pajak, antara lain melalui penerapan opsen pajak daerah sebagai penggantian skema bagi hasil pajak dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain,” jelas Luky.