Database Peraturan KPK merupakan bagian integral dari pelaksanaan JDIH di lingkungan KPK yang bertujuan untuk menyediakan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum dengan mudah, cepat, dan akurat kepada kalangan internal KPK …

Surat Pekeliling KPK Bil. 23/2023 : Pengoperasian Fasiliti Kesihatan Primer KKM Bagi Pelanjutan Waktu Operasi Selepas Waktu Pejabat (Extended Hours) Di Enam Klinik Kesihatan Yang Telah Melaksanakan Projek Rintis Star

KPK akan Tanda Terirna LHKPN sesuai Larnpiran 7 apabila LHKpN yang disarnpaikan telah berdasarkan basil verifikasi adrninistratif_ Apabila basil verifikasi adr-ninistratif masih terdapat kekurangan isian atau

Surat Edaran KPK RI Nomor 5 Tahun 2024 - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free.

2024年9月5日 · MINUT, Titikkomanews – Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tanggal 28 Februari 2024 mengeluarkan surat keputusan tentang fokus koordinasi dan penetapan area, indikator serta sub indikator program pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah tahun 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia. Perkara Penerimaan Gratifikasi di …

(PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel, KPK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

KPK membuka layanan publik bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau mengklarifikasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi melalui layanan Pengaduan Masyarakat. Layanan Pengaduan Masyarakat ini juga menjadi salah satu bentuk peran aktif masyarakat untuk memberantas dan mencegah berbagai bentuk kasus korupsi, yaitu:

Seluruh pengumuman terkait rekrutmen dan seleksi CPNS KPK hanya melalui website resmi rekrutmen.kpk.go.id

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.