2020年3月30日 · BPD Desa memiliki tugas dan fungsi penting. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. Kali ini akan dibahas mengenai tugas BPD dan fungsi BPD beserta pengertian, keanggotaan, …

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [1] merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemdes. [2]

2025年3月11日 · Badan Permusyawaratan Desa atau BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2004年2月1日 · Badan Permusyawatan Desa (disingkat BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2020年4月26日 · Tugas BPD – BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu lembaga dengan lingkup wilayah Desa. Pembentukan BPD telah diatur dalam undang-undang dan peraturan Menteri Dalam Negeri, yang juga meliputi dasar hukum, hak-hak, tugas dan wewenang serta apa saja fungsi BPD secara umum.

embagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam.

2023年3月24日 · BPD adalah bagian vital dari sistem pemerintahan desa di Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan desanya. BPD bertanggung jawab untuk berbagai tugas, termasuk penyusunan, persetujuan, dan pengesahan Peraturan Desa (Perdes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang dibentuk di tingkat desa yang memiliki fungsi untuk mengawasi, mengontrol, serta memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa. Struktur organisasi BPD terdiri atas Ketua BPD, Sekretaris BPD, Bendahara BPD, dan Anggota BPD.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan tentang BPD, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA yang bekerjasama dengan Autralian Goverment melalui dukungan KOMPAK telah menerbitkan buku pedoman BPD dan Modul Sekolah Anggaran.