Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis bagi petugas di bidang Investasi.

BKPM provides the development of structural, functional and technical education and training for officers on investment.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis bagi petugas di bidang Investasi.

Daftar Pejabat dan Pegawai Kementerian Investasi/BKPM: Pejabat dan Pegawai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM: Lihat Dokumen: Hubungi Kami. SEKRETARIAT PPID Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia. P. +62 21 5252 008 (hunting) 169(Contact Center) [email protected] (e-mail) Facebook;

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis bagi petugas di bidang Investasi.

Nilai investasi merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan setiap 3 bulan periode laporan (Januari-Maret, April - Juni, Juli - September, Oktober - Desember 2023) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN.2.

Jakarta, 27 April 2022 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasi data capaian realisasi investasi pada Triwulan I (periode Januari – Maret) untuk Tahun 2022 yakni sebesar Rp 282,4 triliun, lebih tinggi …

2024年12月13日 · The Cooperation Agreement between the Ministry of Investment and Downstream Industry/BKPM and BI became one of the factors to bring about ease of investment in digital financial transactions.

Tugas. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;