Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indon...

Menteri dapat menetapkan Kawasan HPK yang tidak disetujui menjadi Kawasan Hutan Tetap. (6) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu untuk penelitian Pelepasan Kawasan HPK dibebankan kepada pemohon. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Terpadu Pelepasan Kawasan HPK diatur dengan Peraturan Menteri sendiri. Pasal II

Keputusan Pelepasan Kawasan HPK adalah keputusan yang diterbitkan oleh Menteri bagi pembangunan di luar kehutanan yang memuat kewajiban yang harus

2022年1月10日 · JAKARTA, investor.id - Pakar hukum kehutanan, Dr Sadino mengatakan, Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan menjadi prasyarat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) jika lahan yang dimohonkan bersumber dari lahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (Hutan Produksi Konservasi/ HPK).

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat menetapkan hak pasien dan keluarga di rumah sakit tersebut. Hak-hak pasien meliputi mendapat informasi layanan, layanan berkualitas, dan privasi data medis. Keluarga berhak hadir saat pasien kritis. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk memperbaiki pelayanan.

DIREKTUR RSUD RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU. 1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib, peraturan yang berlaku di Rumah sakit, tentang hak dan kewajiban pasien. 2.

Alamat : Kompleks Pndok Modern Terhitung mulai tanggal 25 April 2019 di angkat menjadi karyawan kontrak sampai dengan tanggal 24 April 2020 sebagai rohaniawan Islam dengan gaji Rp 600. 000 (Enam Ratus ribu rupiah) di tambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan Rumah Sakit H. A. Zaky Djunaid Pekalongan.

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Budi Agung menetapkan kebijakan pelayanan hak pasien dan keluarga di rumah sakit tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien serta standar pelayanan yang sesuai peraturan. Budi Agung. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009. 2.

SK TIM HPK. Rumah Sakit Ibu dan Anak UMMU HANI Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 40 A PURBALINGGA Telp. 0281 891373 Fax 0281 891276 e-ma . 124 35 45KB Read more

Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati menetapkan kebijakan hak dan kewajiban pasien serta keluarga, yang mencakup 18 hak pasien dan 4 kewajiban pasien selama mendapat perawatan di rumah sakit. MENIMBANG : 1. Bahwa seluruh staf bertanggung jawab melindungi dan. 2. Bahwa Rumah sakit Ibu Dan Anak Permata Hati menghormati hak. 3.