Ni'matul Huda, R Nazriyah. Penerbit Nusa Media, 2011. 134: 2011: UUD 1945 dan gagasan Amandemen Ulang. N Huda. Rajawali Pers, 2008. 127: ... Hukum Tata Negara Indonesia, 0. 70: Problematika Pembatalan Peraturan Daerah. Ni'matul Huda. FH UII Press, 2010. 69: 2010: Pengawasan pusat terhadap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2022年6月8日 · Indonesian constitutional law after amendments to the Indonesian 1945 Constitution. Add another edition? "Peraturan perundang-undangan": p. 359-361. Includes …

2020年12月3日 · Hukum tata negara: kajian teoritis dan yuridis terhadap konstitusi Indonesia 1999, Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media

Menurut H.A.S. Natabaya, masalah pelanggaran proses Pemilukada bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, tetapi menjadi wewenang peradilan lain, yakni Peradilan Tata Usaha Negara.13 Mengenai kewenangan, Mahkamah Konstitusi mendalilkan, sudah beberapa kali Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU Mahkamah ...

Menurut Van praag, hukum tata negara atau hukum usaha negara adalah suatu sistim delegasi dari peraturan peraturan tentang keuasaan yang bertingkat-tingkat. Dan di dalam tata negara terdapat kaidah kaidah yang mendelegasikan kekuasaan dari pembuat UUD pada pembuat UU, dari organ tertinggi ke organ yang terendah untuk membuat peraturan yg berlaku.

2017年2月15日 · Menurut Prof. Mr. Ph. Kleintjes Hukum tata negara Hindia-Belanda terdiri dari kaidah kaidah hukum mengenai tata (inrichting) , alat alat perlengkapan kekuasaan negara (de met overheidsgezag bekleede organen) yang harus menjalankan tugas Hindia-Belanda, susunan, tata, wewenang dan perhubungan kekuasaan (onderlinge machtsverhouding) diantara ...

Hukum tata negara Indonesia Ni'Matul Huda - Nama Orang; Sejak terjadiinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal.

2021年3月9日 · Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendir-sendi pokok negara yang dapat memberikan dasar-dasar teoretis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu, untuk dapat mengerti hukum tata negara sudah sewajarnya mempelajari dan menguasai ilmu negara.

Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), LONTAR - Library Automation and Digital Archive

Kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah Hukum Tata Negara Indonesia pascareformasi dan perubahan UUD 1945. Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal.